Posted in Berita Utama by Redaksi on Juli 29th, 2008
Sidikalang (SIB)Sekira tigaratusan petani di Kabupaten Dairi berunjuk rasa di gedung DPRD Dairi di Sidikalang, Senin (28/7) menuntut tersedianya kebutuhan pupuk bagi petani. Petani di Dairi kesal sekaligus bersedih karena sejak beberapa bulan terakhir ini begitu sulit memperoleh pupuk.Ratusan petani tersebut tiba di kantor dewan dengan membawa sejumlah karton yang bertuliskan tuntutan mereka. Massa mendesak aparatur pemerintah dan wakil rakyat benar-benar menaruh perhatian atas masalah kelangkaan pupuk karena nasib petani kian terpuruk.Koordinator aksi Tumbur Simorangkir, Poltak Butarbutar, Pipin Hutauruk kemudian bernegosiasi dengan Ketua DPRD Dairi Leonard S Samosir BA, Kapolres AKBP Yasirman, dan sejumlah pejabat Pemkab. Diputuskan, akan diadakan dialog di ruang sidang, namun masih harus menunggu kehadiran perwakilan PT Pusri dan PT Petrokimia.Dalam orasinya, massa mengatakan tidak habis pikir dengan kondisi tidak adanya pupuk di pasaran. “Pupuk sama sekali tidak ada untuk dibeli. Dimana semua pupuk itu, tidakkah pemerintah dan wakil rakyat melihat betapa sengsaranya petani karena pupuk tidak ada? Kepada siapa petani meminta dan menuntut?” ujar Tumbur.Mahal dan langkanya pupuk menyebabkan petani menunda masa tanam, sedangkan hasil panen kemarin juga banyak yang gagal. Massa juga mengatakan tidak setuju dengan sistem RDKK karena malah menyulitkan petani memperoleh pupuk. “Kami tidak mengerti birokrasi pak,” ujar Br Simarmata, petani dari Parbuluan.Dalam pertemuan di ruang sidang dipimpin ketua dewan Leonard S Samosir BA didampingi sejumlah anggota rakyat dan dihadiri Kapolres AKBP Yasirman, Kadis Pertanian Ir Martumpal Tinambunan, pihak PT Pusri, Petrokimia, sejumlah distributor pupuk di Dairi serta Kadis Perindagkop Drs Mardongan Sigalingging, juru bicara massa mendesak agar pupuk dapat tersedia secepatnya, walau dengan cara apapun. Massa menuding ada ‘mafia’ yang ‘bermain’ dalam kondisi sekarang ini.Suasana pertemuan sempat diwarnai riuh rendah sorakan dan teriakan petani melampiaskan kekesalannya. Kapolres Dairi kemudian melakukan langkah mediasi dengan mendesak pihak PT Pusri dan Petrokimia mengupayakan pasokan pupuk ke Dairi masuk secepatnya. Kapolres menegaskan pihaknya akan mengawal petugas perusahaan pupuk itu ke Medan untuk mengurus administrasi agar pasokan pupuk sebagaimana tertuang dalam rencana alokasi dapat segera turun. Disepakati, dalam satu-dua hari ini pupuk sudah dapat tersedia bagi petani.Kapolres sempat memerintahkan anggotanya segera turun ke gudang salah satu distributor untuk mengecek kebenaran pengakuan pengusaha distributor tersebut yang mengatakan terdapat stok 10 ton SP36, 2 ton Za dan 2 ton Ponska di gudang mereka. Usai pertemuan, massa membubarkan diri dengan tertib. Aksi tersebut mendapat pengawalan simpatik dari aparat Polres Dairi.SEGERA PASOK PUPUK KE DAIRIKelangkaan pupuk di berbagai daerah di Sumatera Utara disebabkan tidak adanya pengawasan yang intensif. Menurut Anggota DPD-RI Parlindungan Purba SH MM kepada wartawan, Senin (28/7) sore kelangkaan pupuk semakin meluas dan hampir dialami di semua daerah di Sumut.Kelangkaan pupuk seperti yang dialami di beberapa daerah seperti di Tigalingga Dairi jelas akan mengancam puluhan ribu areal tanaman seperti jagung, sehingga para petaninyapun terancam gagal panen. Untuk itulah didesaknya agar PT Pusri segera memasok pupuk ke daerah tersebut. Demikian juga daerah-daerah lainnya yang benar-benar membutuhkan pupuk harus segera dipasok.Dinilainya penerapan dalam penyaluran pupuk dengan menggunakan sistem RDKK banyak yang fiktif datanya. Untuk itulah pihak terkait baik pemerintah kota dan kabupaten maupun PT Pusri harus benar-benar mengawasi penyalurannya.Apabila data yang diberikan oleh masing-masing kelompok di daerah banyak yang fiktif jelas akan merugikan. Para petani juga dinilai hanya mengandalkan pupuk urea bersubsidi saja, padahal masih banyak pupuk yang lain sebagai alternatif jika terjadi kelangkaan.Diharapkan, pemerintah untuk mencabut subsidi pupuk urea karena hal ini juga dapat sebagai pemicu kelangkaan dan mahalnya harga pupuk akibat adanya disparitas harga. Sebaiknya subsidi pupuk dialihkan untuk pembelian harga gabah dari petani. Sehingga petani dapat merasakan langsung manfaat subsidi tersebut.Selain itu diharapkan pemerintah propinsi Sumut untuk mau dan segera mencari upaya-upaya dalam mengatasi kelangkaan pupuk urea bersubsidi. Sehingga dapat membantu petani dalam memperoleh pupuk dengan mudah dan murah. (T14/M21/c)
This entry was posted on Selasa, Juli 29th, 2008 at 9:25 am and is filed under Berita Utama. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
");
//-->
Sidikalang (SIB)Sekira tigaratusan petani di Kabupaten Dairi berunjuk rasa di gedung DPRD Dairi di Sidikalang, Senin (28/7) menuntut tersedianya kebutuhan pupuk bagi petani. Petani di Dairi kesal sekaligus bersedih karena sejak beberapa bulan terakhir ini begitu sulit memperoleh pupuk.Ratusan petani tersebut tiba di kantor dewan dengan membawa sejumlah karton yang bertuliskan tuntutan mereka. Massa mendesak aparatur pemerintah dan wakil rakyat benar-benar menaruh perhatian atas masalah kelangkaan pupuk karena nasib petani kian terpuruk.Koordinator aksi Tumbur Simorangkir, Poltak Butarbutar, Pipin Hutauruk kemudian bernegosiasi dengan Ketua DPRD Dairi Leonard S Samosir BA, Kapolres AKBP Yasirman, dan sejumlah pejabat Pemkab. Diputuskan, akan diadakan dialog di ruang sidang, namun masih harus menunggu kehadiran perwakilan PT Pusri dan PT Petrokimia.Dalam orasinya, massa mengatakan tidak habis pikir dengan kondisi tidak adanya pupuk di pasaran. “Pupuk sama sekali tidak ada untuk dibeli. Dimana semua pupuk itu, tidakkah pemerintah dan wakil rakyat melihat betapa sengsaranya petani karena pupuk tidak ada? Kepada siapa petani meminta dan menuntut?” ujar Tumbur.Mahal dan langkanya pupuk menyebabkan petani menunda masa tanam, sedangkan hasil panen kemarin juga banyak yang gagal. Massa juga mengatakan tidak setuju dengan sistem RDKK karena malah menyulitkan petani memperoleh pupuk. “Kami tidak mengerti birokrasi pak,” ujar Br Simarmata, petani dari Parbuluan.Dalam pertemuan di ruang sidang dipimpin ketua dewan Leonard S Samosir BA didampingi sejumlah anggota rakyat dan dihadiri Kapolres AKBP Yasirman, Kadis Pertanian Ir Martumpal Tinambunan, pihak PT Pusri, Petrokimia, sejumlah distributor pupuk di Dairi serta Kadis Perindagkop Drs Mardongan Sigalingging, juru bicara massa mendesak agar pupuk dapat tersedia secepatnya, walau dengan cara apapun. Massa menuding ada ‘mafia’ yang ‘bermain’ dalam kondisi sekarang ini.Suasana pertemuan sempat diwarnai riuh rendah sorakan dan teriakan petani melampiaskan kekesalannya. Kapolres Dairi kemudian melakukan langkah mediasi dengan mendesak pihak PT Pusri dan Petrokimia mengupayakan pasokan pupuk ke Dairi masuk secepatnya. Kapolres menegaskan pihaknya akan mengawal petugas perusahaan pupuk itu ke Medan untuk mengurus administrasi agar pasokan pupuk sebagaimana tertuang dalam rencana alokasi dapat segera turun. Disepakati, dalam satu-dua hari ini pupuk sudah dapat tersedia bagi petani.Kapolres sempat memerintahkan anggotanya segera turun ke gudang salah satu distributor untuk mengecek kebenaran pengakuan pengusaha distributor tersebut yang mengatakan terdapat stok 10 ton SP36, 2 ton Za dan 2 ton Ponska di gudang mereka. Usai pertemuan, massa membubarkan diri dengan tertib. Aksi tersebut mendapat pengawalan simpatik dari aparat Polres Dairi.SEGERA PASOK PUPUK KE DAIRIKelangkaan pupuk di berbagai daerah di Sumatera Utara disebabkan tidak adanya pengawasan yang intensif. Menurut Anggota DPD-RI Parlindungan Purba SH MM kepada wartawan, Senin (28/7) sore kelangkaan pupuk semakin meluas dan hampir dialami di semua daerah di Sumut.Kelangkaan pupuk seperti yang dialami di beberapa daerah seperti di Tigalingga Dairi jelas akan mengancam puluhan ribu areal tanaman seperti jagung, sehingga para petaninyapun terancam gagal panen. Untuk itulah didesaknya agar PT Pusri segera memasok pupuk ke daerah tersebut. Demikian juga daerah-daerah lainnya yang benar-benar membutuhkan pupuk harus segera dipasok.Dinilainya penerapan dalam penyaluran pupuk dengan menggunakan sistem RDKK banyak yang fiktif datanya. Untuk itulah pihak terkait baik pemerintah kota dan kabupaten maupun PT Pusri harus benar-benar mengawasi penyalurannya.Apabila data yang diberikan oleh masing-masing kelompok di daerah banyak yang fiktif jelas akan merugikan. Para petani juga dinilai hanya mengandalkan pupuk urea bersubsidi saja, padahal masih banyak pupuk yang lain sebagai alternatif jika terjadi kelangkaan.Diharapkan, pemerintah untuk mencabut subsidi pupuk urea karena hal ini juga dapat sebagai pemicu kelangkaan dan mahalnya harga pupuk akibat adanya disparitas harga. Sebaiknya subsidi pupuk dialihkan untuk pembelian harga gabah dari petani. Sehingga petani dapat merasakan langsung manfaat subsidi tersebut.Selain itu diharapkan pemerintah propinsi Sumut untuk mau dan segera mencari upaya-upaya dalam mengatasi kelangkaan pupuk urea bersubsidi. Sehingga dapat membantu petani dalam memperoleh pupuk dengan mudah dan murah. (T14/M21/c)
This entry was posted on Selasa, Juli 29th, 2008 at 9:25 am and is filed under Berita Utama. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
");
//-->
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar